Tujuh Belas Aspirasi Warga PGRI untuk Mendikbud

By 24 Jan 2018, 13:47:45 WIB

Sejatinya pendidikan di negeri ini harus maju seiring kemajuan teknologi dan arah kebijakan negara.  Indonesia Emas di tahun 2045 menjadi mimpi besar anak bangsa ini harus dibangun melalui sinergitas harmonis antara para pengampu kebijakan pendidikan, para guru yang memiliki wadah organisasi, dan pemerintah daerah.

Sinergitas harmonis perlu kekuatan kesadaran kolektif guna membangun sistem pelayanan berdasarkan Delapan Standar Pendidikan dan menjamin kesejahteraan seluruh guru di tanah air. Ini menjadi ‘conditio sine-quanon’ yang seharusnya tak perlu lagi dibantah apalagi menjadi kerikil tajam dalam upaya meniti jalan mengantarkan cita-cita anak bangsa di era persaingan global.

PGRI telah menghimpun aspirasi warga PGRI dalam sebuah oase kesadaran kolektif untuk menuntaskan sejumlah masalah yang masih bergelayut di tengah jalan menuju cita-cita mulia anak bangsa ini.

Inspirasi itu, pertama, menindaklanjuti dialog Mendikbud dan PB PGRI yang baru lalu, maka, dengan penuh ketulusan memohon agar Bapak Mendikbud bersama Bapak Sekjen hadir mendampingi Presiden untuk  membuka  Rakorpimnas PGRI di Yogyakarta,  22 Juli 2017.

Kedua, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan tidak dihapus. Alasannya, Selama ini yang menjadi masalah bukan lembaganya melainkan kebijakan yang dihasilkannya. Keberadaan Dirjen GTK merupakan salah satu pengejawantahan UUGD yang diperjuangkan susah payah PGRI sejak tahun 1998. Dirjen GTK agar tidak lagi membuat kehebohan baru karena PGRI konsentrasi mendorong peningkatan mutu guru.

Ketiga, kelulusan sertifikasi guru dengan nilai  8 tidak masuk akal bila ditinjau dari aspek manapun. Nilai kelulusan 8 agar diganti agar wajar menjadi 6.1 sampai dengan 6.5. Tingkat kelulusan sertifikasi kurang dari 15